Connect with us
isidisini

Tanah Papua

Audiensi ke DPRD Mimika, Moker Desak Disnaker Papua Tindak Lanjuti Nota Dinas ke PTFI

Published

on

TIMIKA, HaIPapua.com – Ribuan pekerja PT Freeport Indonesia (PTFI), perusahaan kontraktor dan privatisasi yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terus memperjuangkan nasib mereka.

Perwakilan pekerja yang tergabung dalam mogok kerja (Moker) PTFI melakukan audiensi dengan Komisi A dan Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika di Timika, Rabu (19/8/2020).

“Kami bertemu dengan anggota Komisi A dan Komisi C berkaitan dengan persoalan ketenagakerjaan dan status hukum kami dari Moker yang terus menuntut hak-hak kami. Mereka menyarankan untuk membuat surat resmi ke DPRD Mimika. Segera kami siapkan,” ujar perwakilan Moker Leonard Rumrawer di Kantor DPRD Mimika, Rabu (19/8/2020) siang.

Leonard mengungkapkan tujuan audiensi tersebut untuk meminta DPRD Mimika mendesak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Papua untuk menindaklanjuti nota dinas yang pernah dikeluarkan untuk perusahaan.

“Sebagai perwakilan masyarakat Kabupaten Mimika, kami meminta DPRD Mimika mendesak Disnaker Papua menindaklanjuti nota dinas rahasia yang pernah dikeluarkan untuk perusahaan,” katanya.

Perwakilan Moker lainnya, Ray Arubaya berharap melalui upaya ini akan ada solusi untuk ribuan anggota Moker agar bisa kembali bekerja dan hak-hak mereka dibayarkan.

“Kami sangat berharap agar dewan (DPRD Mimika) bisa mendorong dan memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan 8.300 lebih karyawan yang hingga kini masih melakukan mogok kerja,” ucap Ray.

Menurutnya, mogok kerja yang mereka lakukan adalah membela Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan karena kebijakan furlough yang diterapkan perusahaan tidak dikenal dalam perundang-undangan Indonesia.

“Kebijakan furlough tidak ada dalam UU Ketenagakerjaan sehingga kami menolak itu,” kata Ray menegaskan.

Ia menegaskan bahwa aksi mogok yang mereka lakukan hingga saat ini masih sah dan organisasi selalu menyampaikan perpanjangan mogok kerja kepada pemerintah.

“Orang lain boleh katakan kami mogok tidak sah, tapi menurut kami hingga saat ini mogok yang kami lakukan adalah sah dan sesuai dengan UU yang berlaku di negara ini,” ujarnya.

Sementara itu, Daud Lawapadang juga menyampaikan harapannya agar DPRD Mimika juga bisa mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika untuk serius mendorong proses penyelesaian kasus mogok kerja ini.

“Kami adalah bagian dari rakyat Kabupaten Mimika dan perusahaan itu juga ada di Mimika. Yang bisa menyelesaikan masalah ini adalah Pemda Mimika, bukan siapa-siapa,” kata Daud. (JND)

Berita terbaru

Tanah Papua2 hari ago

Haris Azhar: Kami Akan Minta Pemda Sediakan Transportasi Kembalikan Warga Ke Distrik Tembagapura

TIMIKA, HaiPapua.com – Kuasa Hukum Forum Pemilik Hak Sulung, Tsinga, Waa-Banti dan Aroanop (FPHS – Tsingwarop) Haris Azhar, mengatakan akan...

Tanah Papua2 minggu ago

Jadi Tersangka Penyebar Video Porno, Bupati Mimika Terancam Dicopot

JAYAPURA, HaIPapua.com – Bupati Kabupaten Mimika Eltinus Omaleng (EO) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan...

Tanah Papua2 minggu ago

Adang TGPF, Bukti KKB Lakukan Kekerasan Bersenjata Masif di Kabupaten Intan Jaya

TIMIKA, HaIPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menegaskan penyerangan terhadap Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) membuktikan masifnya kekerasan...

Tanah Papua2 minggu ago

Kapolda Papua Desak Bupati Bantu Redam Kekerasan Bersenjata

TIMIKA, HaIPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mendesak para Kepala Daerah ikut terlibat meredam aksi kekerasan yang dilakukan...

Tanah Papua3 minggu ago

Anggota TGPF dan Prajurit TNI Dievakuasi ke Jakarta

JAYAPURA, HaIPapua.com – Bambang Purwoko dan Sertu Faisal Akbar dievakuasi dari Sugapa, Kabupaten Intan Jaya ke Jakarta, Sabtu (10/10/2020) pagi....

Tanah Papua3 minggu ago

Rombongan TGPF Diadang KKSB, 3 Orang Luka Tembak

SUGAPA, HaIPapua.com – Rombongan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) diberondong tembakan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Kampung Mamba, Distrik...

Tanah Papua3 minggu ago

HUT Ke-24 Kabupaten Mimika, Lemasa Harap Pemberdayaan Putra-Puitri Amor Lebih Ditingkatkan

Timika, HaiPapua.com – Bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Mimika ke-24 tahun 2020, yang jatuh pada Kamis (8/10), Direktur Eksekutif Lemasa,...

Tanah Papua3 minggu ago

Direktur Lemasa Kecewa Tidak Dilibatkan Dalam Pembahasan Dana Perwalian Bersama Bupati Eltinus

Timika, HaiPapua.com – Direktur Eksekutif Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) Stingal Johnny Beanal, Amd.Kom S.Sos mengaku kecewa lantaran tidak...

Tanah Papua3 minggu ago

Direktur Lemasa Ucapkan Permohonan Maaf Kepada PTFI dan Publik Terkait Pembakaran Pintu Kantor SLD

Timika, HaiPapua.com – Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa) menyampaikan permohonan maaf kepala PT. Freeport Indonesia atas aksi pembakaran pintu...

Tanah Papua1 bulan ago

Maskapai Tolak Hasil Rapid Test, Lemasa Desak Pemkab Segera Perjelas

Timika, haipapua.com – Lembaga musyawarah adat suku Amungme (Lemasa) meminta Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memperjelas terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.