Connect with us

Tanah Papua

Ada Apa Di Balik Desakan Tokoh Gereja Mencabut Gelar Adat Mayjen TNI George Supit?

Published

on

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pemberian gelar adat kepada seorang pejabat negara mungkin menjadi hal yang lazim terjadi di Tanah Air yang terdiri dari berbagai suku bangsa dari Sabang sampai Merauke.

Ada banyak alasan yang mendasari pemberian gelar adat ini, misalnya bentuk pengakuan terhadap prestasi ataupun bentuk terima kasih sekaligus harapan untuk mendapat perhatian lebih dari pejabat bersangkutan kepada warga suku tersebut.

Demikian halnya yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat yang diperkirakan didiami 250 suku. Pada periode 2017-2018, terekam sejumlah penganugerahan gelar adat di wilayah Provinsi Papua.

Pada Oktober 2017, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kepulauan Yapen menganugerahkan gelar adat Man Waren Saireri atau Panglima Penjaga Wilayah Adat Saireri kepada Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa saat masih menjabat sebagai Danrem 173 Praja Vira Braja (PVB) di Biak pada Oktober 2017 lalu. Pada April 2018, LMA Asmat mendaulat Presiden Joko Widodo sebagai Panglima Kambepit.

(Baca Juga: Pangdam Cenderawasih Dinobatkan Sebagai Kepala Suku Besar Pegunungan Tengah Papua)

Selanjutnya, pada September 2018, Mayjen TNI George Elnadus Supit dipenghujung jabatannya sebagai Pangdam XVII Cenderawasih, ia dianugerahi gelar Kepala Suku Pegunungan Tengah Papua oleh Alex Doga, putra Kepala Suku Besar Silo Karno Doga.

Dalam acara penganugerahan tersebut, putra pahlawan Pepera ini kembali mengucapkan ikrar sumpah setia kepada NKRI dan menyerahkan lahan seluas 90 hektare di Wuluwaga, kampung Kimbim, distrik (kecamatan) Asologaima, Kabupaten Jayawijaya.

Di penghujung 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat meninjau Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw dinobatkan sebagai anak adat Saireri dengan gelar Wiwing Kaura.

Tentu ada pro-kontra mengenai pemberian gelar adat ini, khususnya dari kelompok dan simpatisan pro kemerdekaan Papua. Sayangnya, tanpa mereka sadari bahwa orang-orang inilah yang menolak adanya operasi militer pasca rangkaian aksi biadab terhadap warga sipil periode Juni hingga Desember 2018 yang dilakukan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Kabupaten Nduga.

Pemerintah teguh melakukan pendekatan kesejahteraan untuk Papua dan tetap melanjutkan pembangunan jalan Trans Papua untuk membuka isolasi di wilayah pegunungan tengah Papua.

Rangkaian aksi biadab KKSB pimpinan Egianus Kogoya berhasil melumpuhkan aktivitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Nduga. Guru dan petugas medis yang ditempatkan di wilayah pedalaman sudah meninggalkan tempat kerja pasca penyanderaan dan pemerkosaan yang dilakukan KKSB di Mapenduma, Oktober 2018.

Upaya aparat TNI-Polri yang berusaha mengisolasi gerak KKSB untuk menggerakkan kembali roda pelayanan masyarakat, justru dipelintir oleh simpatisan pro kemerdekaan. Mereka mencoba mempengaruhi Pemda Nduga dan Pemprov Papua yang seharusnya paling bertanggungjawab dengan kejadian ini, untuk mendesak agar aparat TNI-Polri ditarik dari Nduga.

(Baca Juga: Siapa Yang Menjajah Orang Asli Papua?)

Pemerintah kembali tak bergeming dengan isu hoaks yang dihembuskan tokoh agama yang disinyalir simpatisan pro kemerdekaan. Sebanyak 600 prajurit TNI diperbantukan untuk melanjutkan pembangunan puluhan jembatan di ruas Jalan Trans Papua Wamena-Mumugu.

Kehadiran ratusan personel TNI ini kembali dipelintir Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua Pendeta Socrates Sofyan Yoman. Dalam sebuah tulisan berjudul Operasi Militer di Kabupaten Nduga 2018-2019, tokoh gereja yang lebih mirip politisi ini justru menyebar informasi bohong bahwa kehadiran 600 prajurit ini untuk melakukan operasi militer untuk membantai orang asli Papua (OAP).

Karena terlalu sibuk sehingga Pendeta Socrates lupa bagaimana ratusan prajurit TNI diterjunkan ke Kabupaten Asmat awal 2018 untuk menolong ribuan anak yang terancam wabah campak dan gizi buruk. Ini hanya sebagian kecil dari kegiatan TNI di luar tugas pokok mereka sebagai garda Pertahanan Negara.

Yang terbaru, tak jauh dari tempat tinggal sang pendeta, bagaimana ribuan personel TNI-Polri berjibaku menolong warga kabupaten dan kota Jayapura saat terjadi bencana banjir bandang dan longsor Maret lalu. Lalu di manakah sang pendeta ketika umat yang selalu ia klaim dalam kondisi kesusahan?

Perwakilan dari Forum Kerja Oikumenis Gereja-Gereja di Tanah Papua menggelar konferensi pers menyampaikan aspirasi pencabutan gelar adat dan penarikan tanah hibah di Jayapura, Kamis (11/4/2019). (ist)

Pencabutan Gelar Adat dan Pengembalian Tanah Hibah

Setelah berbagai isu hoaks tak pernah ditanggapi pemerintah, pada 4 Maret 2019, Forum Kerja Oikumenis Gereja-Gereja di Tanah Papua berkirim surat ke Kodam XVII Cenderawasih meminta pencabutan gelar adat kepada mantan Pangdam Cenderawasih Mayjen TNI George Supit.

Desakan itu karena tidak ada pengakuan dari para pemimpin agama terhadap pengukuhan gelar adat tersebut. Para tokoh agama ini menyebut pemberian gelar kepada Mayjen TNI George Supit akan merendahkan martabat wibawa kepala suku asli wilayah setempat.

Para pemimpin agama ini juga mendesak agar TNI tidak mengambil lahan seluas 90 hektare di kampung Kimbim meski sudah diserahkan oleh Kepala Suku Alex Doga.

Dalam penjelasannya, para tokoh agama menegaskan bahwa permintaan itu hasil pergumulan mereka namun tak dijelaskan secara gamblang dampak dengan pemberian gelar adat itu kepada Pangdam Cenderawasih. Mereka juga berdalih bahwa pemberian lahan kepada TNI berpotensi menimbulkan perang saudara yang bertentangan dengan nilai yang diperjuangkan para tokoh agama.

Alasan yang disampaikan para pemimpin gereja ini terkesan mengada-ada karena hanya gelar adat kepada Mayjen TNI George Supit yang dipertanyakan. Lebih menggelikan, seolah hanya tokoh agama yang peduli dengan potensi konflik horizontal, padahal dalam setiap peristiwa perang suku nyaris hanya aparat TNI-Polri yang terlihat berjibaku melerai pertikaian.

(Baca Juga: Lerai Bentrokan Antarkampung di Distrik Wouma, Dua Aparat Terkena Panah)

Tak mendapat respons dari Kodam Cenderawasih, pada 11 April 2019, perwakilan dari Forum Kerja Oikumenis Gereja-Gereja di Tanah Papua menggelar konferensi pers menyampaikan aspirasi yang sama.

Dalam rilisnya, aspirasi tersebut diklaim hasil investigasi dari Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua. Yang menarik, karena alasan yang disampaikan terkesan para pemimpin gereja ini adalah pihak yang paling berkepentingan memberikan legalisasi pemberian gelar tokoh adat.

Mengomentari pernyataan ini, dari diskusi dengan salah seorang wartawan Katolik dan sudah belasan tahun bertugas di Papua mempertanyakan campur tangan gereja dalam urusan ini. Terlebih dalam surat yang dikirimkan ke Kodam Cenderawasih tertera tanda tangan Uskup Jayapura Mgr Leo Laba Ladjar.

“Kok gereja Katolik mencampuri urusan tentang adat. Dengan kapasitasnya tentu Uskup Jayapura dan tokoh agama lainnya bisa saja bertemu dengan Pangdam Cenderawasih mempertanyakan kebijakan TNI untuk lahan yang diserahkan kepala suku dan bukan mempolitisir kasus ini,” katanya.

Danrem 172/PWY Kolonel Inf Jonathan Binsar Sianipar (tengah) didamping Dandim 1701 Jayapura Letkol Inf J Parinussa (kiri) dan Dandim 1702 Jayawijaya Letkol Inf Chandra Dianto (kanan). (Penerangan Kodam XVII Cenderawasih)

Aspirasi Masyarakat Adat

Dikonfirmasi terpisah, Danrem 172/PWY Kolonel Inf Jonathan Binsar Sianipar meluruskan informasi mengenai pemberian gelar adat kepada Mayjen TNI George Supit.

Pemberian gelar itu, kata Jonathan, adalah usulan dari tokoh adat setempat dan melalui diskusi yang cukup panjang. Pada saat pengukuhan, hadir tokoh adat dari 29 kabupaten/kota di Papua dan sejumlah tokoh masyarakat dan agama.

“Semua memberikan restu, tak ada penolakan termasuk dari tokoh yang hadir saat itu,” kata Jonathan.

Jonathan mengatakan bahwa TNI tidak mungkin menolak pemberian masyarakat karena mereka adalah bagian dari Kodam. Menurutnya, TNI ingin menjalin komunikasi yang baik, karenanya tidak mungkin akan mengecewakan masyarakat.

“Penghargaan ini luar biasa bagi kami dan sangat kami hargai. Kalau hal ini dianggap salah, kami minta maaf. Pemikiran kami, jika orang memberi dengan tulus dan kami tolak, tentu mereka bisa sakit hati. Kami ingin menjalin komunikasi yang baik dengan menerima penghargaan itu,” ujarnya.

(Baca Juga: Protes Pengangkatan Kepala Suku untuk Pangdam Karena Tidak Mengerti Sejarah)

Mengenai usulan pencabutan gelar itu, Jonathan mempersilahkan pihak yang menolak menyampaikan kepada pihak pemberi yakni tokoh adat.

“Bagi pihak-pihak yang ingin pembatalan gelar adat itu, silakan menyampaikan kepada pihak adat karena hanya mereka yang bisa membatalkan pemberian gelar itu,” paparnya.

Pada kesempatan itu, Jonathan juga meluruskan mengenai tanah hibah seluas 90 hektare di kampung Kimbim. Saat menyerahkan tanah itu, Kepala Suku Alex Doga menyampaikan keprihatinannya karena kampungnya belum tersentuh pembangunan.

Karena itu, Kepala Suku berharap melalui Kodam Cenderawasih akan dibangun fasilitas umum untuk kesejahteraan masyarakat setempat, seperti perumahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

“Jadi tidak ada keinginan Kodam untuk menguasai lahan itu. Sejak dihibahkan kepada kami, tidak pernah ada pengukuran tanah hingga hari ini, apalagi berbentuk sertifikat. Tanah itu diserahkan untuk dikelola dan dibangun apapun untuk kemajuan daerah itu,” tutur Jonathan.

Jonathan membantah mengenai isu rencana pembangunan fasilitas militer. Yang benar, kata dia, Alex Doga berharap bantuan dari Kodam untuk mengkomunikasikan kepada pihak terkait seperti Pemda Jayawijaya, Pemprov Papua, atau kementerian untuk membangun fasilitas umum bagi masyarakat setempat.

“Saya apresiasi Alex Doga dan saya katakan bahwa beliau adalah orang yang baik. Mengenai isu yang berkembang di luar bahwa TNI akan membangun fasilitas militer di lokasi itu, maka informasi itu saya luruskan,” ucap Jonathan.

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit dinobatkan sebagai Kepala Suku Besar Pegunungan Tengah Papua oleh para kepala suku di wilayah pegunungan tengah Papua di Distrik Silo Karno Doga, Kabupaten Jayawijaya, Rabu (26/9/2018). (Pendam XVII Cenderawasih)

Menolak Mencabut Gelar Adat

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Suku Alex Doga menegaskan menolak desakan dari sejumlah tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerja Oikumenis Gereja-Gereja di Tanah Papua untuk mencabut gelar adat kepada Mayjen TNI George Supit.

Alex Doga menegaskan bahwa pemberian gelar itu melalui prosesi adat sesuai budaya yang berlaku di daerah mereka.

“Apa yang sudah diberikan melalui proses adat tidak mungkin dicabut. Kalau ada yang mencabut adat juga akan marah, maka gelar itu tetap dan tidak akan dicabut karena itu merupakan adat budaya saya,” ujar Alex Doga di Jayapura, Kamis (11/4/2019) lalu.

Ia juga menolak menarik kembali lahan yang sudah dihibahkan ke Kodam Cenderawasih. “Tanah itu diberikan ke Kodam supaya ada pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat saya sendiri,” katanya.

(Baca Juga: Suku Asmat Daulat Jokowi sebagai Kambepit, Pemimpin Pemberani dan Visioner)

Menyinggung maklumat yang dikeluarkan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang mengatur mengenai pemberian nama atau gelar adat, Alex Doga mengaku tidak akan mengikuti maklumat itu.

“Pemberian gelar adat bukan wewenang pemerintah, namun oleh masyarakat adat yang memiliki budaya turun temurun. Saya tegaskan tidak ada pencabutan gelar adat ataupun meminta kembali lahan yang sudah dihibahkan,” papar Alex Doga.

Sebelumnya, MRP telah mengeluarkan Maklumat Nomor 03/MRP/XII/2018 tentang larangan pemberian nama atau gelar adat kepada orang lain di luar suku pemangku adat. Selain itu MRP juga mengeluarkan Maklumat Nomor 04/MRP/XII/2018 tentang larangan transaksi jual beli lepas tanah milik masyarakat adat kepada pihak lain.

Dalam sebuah kesempatan, Ketua MRP Timotius Murib menegaskan bahwa pemberian gelar adat untuk Mayjen TNI George Supit sudah gugur secara adat sejak terbitnya maklumat MRP ini. Termasuk di dalamnya hibah 90 hektare lahan kepada Kodam Cenderawasih.

Namun, Timotius tak menjelaskan lebih lanjut apakah maklumat ini hanya berlaku untuk gelar adat yang diberikan kepada mantan Pangdam Cenderawasih Mayjen TNI George Supit, ataukah juga gelar adat Panglima Kambepit yang dianugerahkan LMA Asmat untuk Presiden Joko Widodo setahun silam. (Ong/Mas)

Berita terbaru

Tanah Papua2 hari ago

Wartawan Dilarang Meliput Pleno Rekapitulasi Suara Kecamatan Mimika Baru

TIMIKA, HaIPapua.com – Sejumlah wartawan media cetak, televisi, dan online diperintahkan ke luar dari ruang saat hendak meliput rapat pleno...

Tanah Papua3 hari ago

Dandim 1710 Mimika: Petugas Pengamanan Pemilu Di Kecamatan Alama Diserang KKSB

TIMIKA, HaIPapua.com – Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Pio L Nainggolan membenarkan insiden penyerangan dari kelompok kriminal separatis bersenjata...

Tanah Papua4 hari ago

Ribuan Pemilih di 744 TPS Gagal Mencoblos, Kinerja KPU Kota Jayapura Dipertanyakan

JAYAPURA, HaIPapua.com – Ribuan pemilih di 2 kecamatan di Kota Jayapura tidak dapat melakukan pemungutan suara serentak pada Pemilu 2019...

Tanah Papua5 hari ago

695 Personel Polri Amankan Pemilu 2019 di Kabupaten Mimika

TIMIKA, HaIPapua.com – Sebanyak 695 personel kepolisian akan mengamankan jalannya pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di...

Tanah Papua5 hari ago

4 Kecamatan di Kabupaten Mimika Rawan Gangguan KKSB Pada Pemilu 2019

TIMIKA, HaIPapua.com – Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Pio L Nainggolan menyebut ada 4 distrik (kecamatan) di Kabupaten Mimika...

Tanah Papua5 hari ago

464 Prajurit TNI Amankan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 di Kabupaten Mimika

TIMIKA, HaIPapua.com – Sebanyak 464 prajurit TNI akan dilibatkan dalam pengamanan pemungutan suara Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres)...

Tanah Papua6 hari ago

Oknum Anggota Polres Jayapura Tembak 3 Orang di Sentani

JAYAPURA, HaIPapua.com – Oknum anggota Polres Jayapura Bripka AK nekat menembak 3 orang di kampung Asei Kecil, distrik (kecamatan) Sentani...

Tanah Papua1 minggu ago

Ada Apa Di Balik Desakan Tokoh Gereja Mencabut Gelar Adat Mayjen TNI George Supit?

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pemberian gelar adat kepada seorang pejabat negara mungkin menjadi hal yang lazim terjadi di Tanah Air yang...

Nasional1 minggu ago

Kasus 81 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua Barat Siap Disidangkan

JAKARTA, HaIPapua.com – Kasus kepemilikan kayu ilegal milik CV Alco Timber Irian (ATI) dan CV Sorong Timber Irian (STI) segera...

Tanah Papua2 minggu ago

Tersandung Kasus Jual Beli Jabatan, Anggota KPU Papua Tarwinto Dipecat DKPP

JAYAPURA, HaIPapua.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.