Connect with us

Nasional

John Djonga: Tanpa Pengawasan, Program Jokowi di Papua Tidak akan Berhasil

Published

on

Jayapura, HaIPapua.com – Penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) Pastor John Djonga mengatakan komitmen Presiden Joko Widodo untuk membangun Papua tak perlu diragukan lagi.

Sayangnya berbagai program pembangunan yang digelontorkan ke Provinsi Papua belum dirasakan langsung manfaatnya oleh orang asli Papua (OAP) karena minim pengawasan.

“Persoalan terbesar apa pun program terbaik dari Pak Jokowi dan JK tapi kalau tidak ada pengawasan, percuma. Karena itu, apakah dana besar bisa menjawab permasalahan di Papua, tidak. Jadi uang Otsus (Otonomi Khusus) tidak menjawab. Tetapi kalau uang Otsus itu diberi pengawasan yang serius dan mau membangun dengan hati yang tulus saya pikir orang Papua akan super sejahtera. Tapi kenyataannya tidak,” kata John saat berbicara pada Seminar Nasional “Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK untuk Papua” di Auditorium LIPI, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Pater John sapaan akrabnya, mencontohkan pelaksanaan Program BBM Satu Harga di Kabupaten Yahukimo. Menurutnya, masyarakat sempat membeli BBM dengan harga normal. Namun sepekan setelah kedatangan Presiden Jokowi, harga BBM kembali melambung tinggi.

“Lalu siapa yang harus monitoring siapa yang harus menangani, sementara bupatinya lebih banyak tinggal di Jakarta, lebih banyak tinggal di Jayapura,” kata rohaniawan asal Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sudah bertugas di Papua sejak 1985.

Nasib serupa juga terjadi pada Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). KIS yang diklaim Pemerintah telah diterima 2,8 juta penduduk Papua, kata Pater John, dalam realitasnya tidak bisa dimanfaatkan karena tidak ada pelayanan kesehatan di kampung-kampung.

“Petugasnya (kesehatan) tidak ada, obat juga obat yang sudah kadaluarsa. Bagaimana bisa pergi taruh obat kadaluarsa di pos-pos. Ini siapa yang salah, orang Papua, atau Gubernur Lukas Enembe atau Bupatinya, saya tidak tahu,” katanya.

KIP yang diklaim akan memberi banyak manfaat untuk anak usia sekolah namun kenyataannya belum bisa dirasakan karena proses belajar mengajar tidak ada.

“Kami merasakan sekolah-sekolah hanya nama sekolah, gurunya tidak ada. Waktu naik kelas baru guru datang, waktu ujian akhir baru guru datang. Ini semua tahu, sampai dengan menteri,” kata Pater John yang kini bertugas di Distrik Samenage, Kabupaten Yahukimo.

Ia mengaku sempat melaporkan kasus kematian 61 anak kepada Menteri Kesehatan Era Presiden SBY, Nafsiah Mboi. Namun saat itu Menteri tidak menganggap serius laporan tersebut dan justru mencap dirinya pro terhadap kelompok Papua Merdeka.

(Baca Juga: Keberhasilan Program BBM Satu Harga Tergantung Keterlibatan Aparat dan Pemda)

Tata Kelola Pemerintahan Buruk, Korupsi Merajalela

Pater John juga menyoroti tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua yang sangat buruk. Ia mencontohkan banyak kecamatan dan kampung/desa yang tidak punya pemimpin karena camat dan kepala desa tak pernah ada di tempat kerja. Namun sejak adanya Dana Desa, dalam satu desa bisa memiliki 3 kepala desa.

“Tata kelola pemerintah sudah rusak berat, Gubernur tidak mau didengar oleh Bupati, lalu Camat tidak mau mendengar Bupati. Camat dan kepala desa tak pernah ada di tempat kerjanya, sudah parah, Bupati sama saja,” kata Pater John.

Kondisi ini diperparah mental korup dari para pejabat dan lemahnya penegakan hukum. Padahal, kata dia, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sampai ke desa-desa namun perilaku korup tidak berkurang dan tak seorang pun ditangkap.

“Tim KPK itu sudah sampai ke desa-desa, tetapi terus saja kelompok-kelompok korupsi di Papua, pejabat besar yang menggunakan dana-dana rakyat tidak ditangkap satu orang pun,” katanya.

Dialog dan Penyelesaian Pelanggaran HAM

Hal lain yang menjadi sorotan Pater John adalah komitmen dari Pemerintah Jokowi-JK menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM di Papua. Menurutnya, dari sejumlah kasus yang diduga sebagai Pelanggaran HAM belum satu pun yang diungkap.

“Presiden pernah berjanji untuk menyelesaikan dugaan Pelanggaran HAM di Paniai, tapi nyatanya belum ada hingga sekarang,“ kata Pater John.

Untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi Pemerintah Pusat dalam membangun Papua maka ada baiknya untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua. “Melalui dialog yang beradab, Pemerintah akan tahu apa sesungguhnya keinginan dari masyarakat Papua,” pungkasnya. (Ong)

Berita terbaru

Olahraga6 jam ago

Komisi V DPRP Memonitor Kesiapan PON XX di Timika

TIMIKA, HaiPapua.com – Setelah membentuk Panitia Kerja (Panja) PON XX/2020, Komisi V DPRD Provinsi Papua memonitor dua kabupaten sebagai cluster...

Tanah Papua10 jam ago

Kapolda Papua Imbau Kembalikan Barang Milik Korban Helikopter MI-17

TIMIKA, HaiPapua.com – Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau mengimbau masyarakat yang menemukan barang-barang milik korban kecelakaan helikopter MI-17 untuk...

Berita1 hari ago

Polres Mimika Akan Luncurkan “Mimika Tertib Lalu Lintas”

TIMIKA, HaiPapua.com – Kepolisian Resort Mimika akan mengelar kegiatan bertajuk “Mimika Tertib Lalu Lintas” atau MTL. Kegiatan ini rencananya akan...

Nasional2 hari ago

Komnas HAM: Kasus Paniai Berdarah adalah Peristiwa Pelanggaran HAM Berat

JAKARTA, HaIPapua.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyimpulkan bahwa peristiwa Paniai Berdarah yang terjadi 7 –...

Tanah Papua5 hari ago

Tim SAR Berhasil Evakuasi 12 Jenazah dan FDR Heli Mi-17 ke Oksibil

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR berhasil mengevakuasi 12 jenazah kru dan penumpang Helikopter Mi-17 HA-5138 dari tebing pegunungan Mandala ke...

Tanah Papua6 hari ago

Pangdam Cenderawasih: Terima Kasih Telah Mendukung Operasi SAR Heli TNI-AD

JAYAPURA, HaIPapua.com – Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab mengapresiasi semua pihak yang telah membantu TNI untuk menemukan dan...

Tanah Papua6 hari ago

Tim SAR Temukan 12 Jenazah Di Antara Puing Heli TNI-AD

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan berhasil mencapai lokasi puing Helikopter TNI-AD Mi-17 HA-5138 pada Jumat (14/2/2020) siang, sekitar pukul...

Tanah Papua1 minggu ago

DKPP Berhentikan Anggota KPU Mimika Dedy Nataniel Mamboay

TIMIKA, HaIPapua.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Dedy Nataniel Mamboay selaku anggota Komisi Pemilihan...

Tanah Papua1 minggu ago

Norman Ditubun Menggagas Pendirian Perpustakaan Kampung Nawaripi

TIMIKA, HaIPapua.com – Norman Ditubun, Kepala Kampung Nawaripi, distrik Wania, Mimika, Papua menggagas berdirinya perpustakaan di kampung Nawaripi. Norman yang...

Tanah Papua1 minggu ago

Satu SST Tim Evakuasi Diterjunkan Dekat Lokasi Kecelakaan Heli TNI-AD

OKSIBIL, HaIPapua.com – Tim SAR gabungan akhirnya memulai proses evakuasi terhadap kru dan penumpang Helikopter TNI-AD Mi-17 HA-5138, Kamis (13/2/2020)...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.