Connect with us

Nasional

John Djonga: Tanpa Pengawasan, Program Jokowi di Papua Tidak akan Berhasil

Published

on

Jayapura, HaIPapua.com – Penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) Pastor John Djonga mengatakan komitmen Presiden Joko Widodo untuk membangun Papua tak perlu diragukan lagi.

Sayangnya berbagai program pembangunan yang digelontorkan ke Provinsi Papua belum dirasakan langsung manfaatnya oleh orang asli Papua (OAP) karena minim pengawasan.

“Persoalan terbesar apa pun program terbaik dari Pak Jokowi dan JK tapi kalau tidak ada pengawasan, percuma. Karena itu, apakah dana besar bisa menjawab permasalahan di Papua, tidak. Jadi uang Otsus (Otonomi Khusus) tidak menjawab. Tetapi kalau uang Otsus itu diberi pengawasan yang serius dan mau membangun dengan hati yang tulus saya pikir orang Papua akan super sejahtera. Tapi kenyataannya tidak,” kata John saat berbicara pada Seminar Nasional “Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK untuk Papua” di Auditorium LIPI, Jakarta, Senin (18/12/2017).

Pater John sapaan akrabnya, mencontohkan pelaksanaan Program BBM Satu Harga di Kabupaten Yahukimo. Menurutnya, masyarakat sempat membeli BBM dengan harga normal. Namun sepekan setelah kedatangan Presiden Jokowi, harga BBM kembali melambung tinggi.

“Lalu siapa yang harus monitoring siapa yang harus menangani, sementara bupatinya lebih banyak tinggal di Jakarta, lebih banyak tinggal di Jayapura,” kata rohaniawan asal Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sudah bertugas di Papua sejak 1985.

Nasib serupa juga terjadi pada Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). KIS yang diklaim Pemerintah telah diterima 2,8 juta penduduk Papua, kata Pater John, dalam realitasnya tidak bisa dimanfaatkan karena tidak ada pelayanan kesehatan di kampung-kampung.

“Petugasnya (kesehatan) tidak ada, obat juga obat yang sudah kadaluarsa. Bagaimana bisa pergi taruh obat kadaluarsa di pos-pos. Ini siapa yang salah, orang Papua, atau Gubernur Lukas Enembe atau Bupatinya, saya tidak tahu,” katanya.

KIP yang diklaim akan memberi banyak manfaat untuk anak usia sekolah namun kenyataannya belum bisa dirasakan karena proses belajar mengajar tidak ada.

“Kami merasakan sekolah-sekolah hanya nama sekolah, gurunya tidak ada. Waktu naik kelas baru guru datang, waktu ujian akhir baru guru datang. Ini semua tahu, sampai dengan menteri,” kata Pater John yang kini bertugas di Distrik Samenage, Kabupaten Yahukimo.

Ia mengaku sempat melaporkan kasus kematian 61 anak kepada Menteri Kesehatan Era Presiden SBY, Nafsiah Mboi. Namun saat itu Menteri tidak menganggap serius laporan tersebut dan justru mencap dirinya pro terhadap kelompok Papua Merdeka.

(Baca Juga: Keberhasilan Program BBM Satu Harga Tergantung Keterlibatan Aparat dan Pemda)

Tata Kelola Pemerintahan Buruk, Korupsi Merajalela

Pater John juga menyoroti tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua yang sangat buruk. Ia mencontohkan banyak kecamatan dan kampung/desa yang tidak punya pemimpin karena camat dan kepala desa tak pernah ada di tempat kerja. Namun sejak adanya Dana Desa, dalam satu desa bisa memiliki 3 kepala desa.

“Tata kelola pemerintah sudah rusak berat, Gubernur tidak mau didengar oleh Bupati, lalu Camat tidak mau mendengar Bupati. Camat dan kepala desa tak pernah ada di tempat kerjanya, sudah parah, Bupati sama saja,” kata Pater John.

Kondisi ini diperparah mental korup dari para pejabat dan lemahnya penegakan hukum. Padahal, kata dia, Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sampai ke desa-desa namun perilaku korup tidak berkurang dan tak seorang pun ditangkap.

“Tim KPK itu sudah sampai ke desa-desa, tetapi terus saja kelompok-kelompok korupsi di Papua, pejabat besar yang menggunakan dana-dana rakyat tidak ditangkap satu orang pun,” katanya.

Dialog dan Penyelesaian Pelanggaran HAM

Hal lain yang menjadi sorotan Pater John adalah komitmen dari Pemerintah Jokowi-JK menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM di Papua. Menurutnya, dari sejumlah kasus yang diduga sebagai Pelanggaran HAM belum satu pun yang diungkap.

“Presiden pernah berjanji untuk menyelesaikan dugaan Pelanggaran HAM di Paniai, tapi nyatanya belum ada hingga sekarang,“ kata Pater John.

Untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi Pemerintah Pusat dalam membangun Papua maka ada baiknya untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua. “Melalui dialog yang beradab, Pemerintah akan tahu apa sesungguhnya keinginan dari masyarakat Papua,” pungkasnya. (Ong)

Berita terbaru

Tanah Papua10 jam ago

Kodam Cenderawasih Akan Investigasi Tertembaknya 7 Warga di Kabupaten Puncak

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kodam XVII Cenderawasih menyampaikan duka cita menyusul jatuhnya korban jiwa dari warga sipil dalam insiden kontak tembak...

Tanah Papua14 jam ago

Kontak Tembak di Kabupaten Puncak, 3 Warga Sipil Tewas

TIMIKA, HaIPapua.com – Empat warga korban kontak tembak di Kabupaten Puncak, dievakuasi ke RSUD Mimika, Kabupaten Mimika, Rabu (18/9/2019) siang....

Nasional1 minggu ago

Presiden Jokowi Kaji Usulan Pemekaran Wilayah di Papua

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo berjanji akan menindaklanjuti aspirasi pemekaran wilayah di Provinsi Papua. Hal tersebut disampaikan Presiden saat...

Nasional1 minggu ago

Presiden Akan Tempatkan 1.000 Sarjana Muda Papua di BUMN

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo bertemu dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Dalam pertemuan itu,...

Tanah Papua1 minggu ago

Ratusan Mahasiswa Tinggalkan Kota Studi, Gubernur Papua Kelabakan

JAYAPURA, HaIPapua.com – Mulutmu harimaumu. Slogan ini mungkin menggambarkan respons emosional Gubernur Papua Lukas Enembe menanggapi insiden di Asrama Mahasiswa...

Tanah Papua1 minggu ago

Polisi Amankan 20 Simpatisan ULMWP yang Diduga Terlibat Kerusuhan Jayapura

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepolisian terus memburu pelaku perusakan dan pembakaran dalam unjuk rasa anti-rasis yang berujung kerusuhan di Jayapura, Kamis...

Tanah Papua2 minggu ago

Polisi Temukan Empat Jasad Pendulang dalam Kondisi Hangus

JAYAPURA, HaIPapua.com – Kepolisian Resor Asmat menemukan 4 jasad dalam kondisi hangus saat melakukan penyisiran di lokasi tambang emas ilegal...

Tanah Papua2 minggu ago

3 Pendulang Luka Bacok Diserang OTK di Distrik Seradala, Yahukimo

TANAH MERAH, HaIPapua.com – Tiga pendulang emas tradisional dari Distrik (kecamatan) Seradala, Kabupaten Yahukimo dievakuasi ke RSUD Boven Digoel, Kabupaten...

Nasional2 minggu ago

Presiden Santap Siang Bersama Pemenang Festival Gapura Cinta Negeri Asal Papua

JAKARTA, HaIPapua.com – Presiden Joko Widodo secara khusus mengundang pemenang Festival Gapura Cinta Negeri asal Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten...

Tanah Papua2 minggu ago

Kantor Imigrasi Sorong Deportasi 4 WNA Pendukung Papua Merdeka

SORONG, HaIPapua.com – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong mendeportasi 4 warga negara asing (WNA) asal Australia, Senin (2/9/2019). Ke-4...

Tanah Papua

Facebook

Trending

Copyright © 2019 HaIPapua Theme.